19/04/2022
Indonesian National Shipowners’ Association mengharapkan lahirnya PP tersebut diharapkan dapat mengakhiri tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut.
Kepada Shipowners Magazine, Sekretaris Umum Indonesian National Shipowners’ Association Teddy Yusaldi mengatakan , dengan populasi kapal niaga nasional yang mencapai 27.567 unit yang dioperasikan oleh sekitar 3.612 perusahaan, baik SIUPAL maupun SIOPSUS, kebijakan penegakan hukum di laut harus mampu memberikan rasa aman kepada pelayaran.
Pemerintah Terbitkan Peraturan Lembaga Penegakan Hukum di Laut
JAKARTA-Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. PP tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada Jumat 11 Maret 2022.
http://dppinsa.com/content/detail/pemerintah_terbitkan_peraturan_lembaga_penegakan_hukum_di_laut
