Forum Komunikasi Honorer Bontang

Forum Komunikasi Honorer Bontang FKHB Forum Komunikasi Honorer Bontang adalah Sebuah wadah organisasi tenaga honorer yang bersifat terbuka, independen, kolegial dan non Partai Politik. d. b. C. c.

ANGGARAN DASAR
FORUM KOMUNIKASI HONORER BONTANG ( FKHB )
PEMBUKAAN

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat., berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam

hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang mengamanatkan bahwa tenaga honorer dalam menjalankan tugasnya berhak memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi yang bersifat independen dan berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh tenaga honorer untuk mengembangkan profesionalitas honorer dan berwenang menetapkan dan menegakkan kode etik honorer, memberikan bantuan hukum serta perlindungan kepada tenaga honorer, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi tenaga honorer untuk memajukan pendidikan nasional. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja menegaskan juga bahwa setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Dalam rangka menegakkan konstitusi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang memberikan hak, kewajiban dan peran strategis kepada tenaga honorer untuk menjalani fungsi negara mencerdaskan kehidupan bangsa maka diperlukan ruang kebebasan untuk berserikat dalam rangka mengembangkan profesionalitas honorer dalam melakukan pembinaan, pengembangan profesi dan memajukan pendidikan nasional maka atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa Forum Komunikasi Honorer Bontang ( FKHB ) dengan ini menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :


BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama
Organisasi ini bernama Forum Komunikasi Honorer Bontang disingkat FKHB. Pasal 2
Waktu
Forum ini didirikankan pada tanggal 27 Maret 2010, untuk waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3
Kedudukan
Forum ini Berkedudukan di Bontang


BAB II
DASAR DAN SIFAT

Pasal 4
Dasar
Forum ini berdasarkan Pancasila dan UUD 1945


Pasal 5
Sifat
Forum Komunikasi Honorer Bontang adalah Sebuah wadah organisasi tenaga honorer yang bersifat terbuka, independen, kolegial dan non Partai Politik. BAB III
PRINSIP

Pasal 6
Prinsip forum adalah solidaritas diantara pekerja tenaga honorer lainnya serta para pekerja pelayanan publik di Indonesia dan di seluruh dunia. BAB IV
VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 7
Visi
Terwujudnya Profesionalisme tenaga honorer di instansi pemerintah yang sejahtera. Pasal 8
Misi
Misi forum ini meliputi :
1. Mewujudkan persatuan tenaga honorer.
2. Memperjuangkan kesejahteraan, karier, perlindungan hukum dan status kepegawaian tenaga honorer.
3. Memperjuangkan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Pasal 9
Tujuan
Forum ini bertujuan untuk :

1. Memperjuangkan hak-hak anggota;
2. Melakukan advokasi dan perlindungan kepada anggota
3. Meningkatkan profesionalisme anggota;
4. Meningkatkan peran serta anggota dalam setiap pengambilan kebijakan pendidikan dan tenaga honorer di tingkat daerah. BAB V
KEDAULATAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 10
Kedaulatan
Kedaulatan forum berada ditangan anggota dan dilaksanakan oleh Kongres. Pasal 11
Keanggotaan
Adalah semua tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah di Bontang yang berhimpun dalam organisasi-organisasi/Forum-forum tenaga honorer yang secara sukarela bersedia mematuhi AD, ART dan prinsip-prinsip Forum. Mekanisme keanggotaan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau aturan khusus. BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 12
Setiap anggota menjalankan hak dan kewajiban mulai dari tanggal diterima oleh Badan Pelaksana Wilayah atau Daerah dari tanggal keputusan Badan Pelaksana Wilayah kecuali dinyatakan kehilangan hak-hak tertentu oleh Badan Pelaksana Wilayah atas rekomendasi Kordinator Wilayah atau Kordinator Daerah. Pasal 13
Hak
Setiap anggota berhak :
1. Memperoleh dukungan solidaritas dan perlindungan profesi
2. Menyatakan pendapat
3. Memilih dan dipilih dalam Kongres.
4. Berpartisipasi aktip dalam setiap even, kegiatan dan program FKHB.
5. Memperoleh penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan dan lain-lain. Pasal 14
Kewajiban
Setiap anggota berkewajiban :
1. Mematuhi AD/ART
2. Menjaga dan menjunjung nama baik dan kehormatan Forum.
3. Menjalankan pekerjaan profesinya sesuai dengan kode etik tenaga honorer
4. Membayar iuran anggota
5. Mengikuti setiap even dan melaksanakan program forum


BAB VII
BADAN KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 15
Permusyawaratan
1. Jenis permusyawaratan forum adalah :
a. Rapat kordinasi tingkat daerah ( Rakorda )
b. Rapat kordinasi tingkat wilayah (Rakorwil) di tingkat provinsi
c. Kongres
d. Kongres Luar Biasa
2. Rakorda ditetapkan oleh Daerah
3. Rakorwil ditetapkan oleh Provinsi
4. Tata cara Permusyawaratan lebih lanjut diatur dalam ART dan/atau dalam aturan tersendiri


Pasal 16
Kongres
1. Kongres adalah permusyawaratan anggota yang mempunyai kekuasaan tertinggi
2. Kongres dilaksanakan 3 tahun sekali.
3. Agenda Kongres sekurang-kurangnya meliputi:
a. Laporan Pertanggung jawaban Badan Pelaksana Pusat sebelumnya
b. Menyusun dan menetapkan Garis Besar Program kerja (GBPK) FKHB
c. Menyusun dan menetapkan AD/ART
d. Menetapkan kepengurusan


Pasal 17
Peserta Kongres
Peserta kongres terdiri dari Kordinator Daerah, Kordinator Provinsi dan Badan Pelaksana Wilayah. Pasal 18
Kepengurusan
1. Badan kelengkapan Organisasi terdiri dari :
a. Badan pelaksana Pusat di tingkat wilayah;
b. Kordinator Wilayah di tingkat provinsi
c. Kordinator Daerah di tingkat Kabupaten/Kota. Kordinator Kecamatan bila dianggap perlu atau dibutuhkan oleh daerah

2. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari :
a. Dewan Pembina
b. Dewan Pertimbangan
c. Ketua Umum
d. Wakil Ketua
e. Sekretaris Jendral
f. Wakil sekretaris
g. Bendahara Umum
h. Wakil Bendahara
i. Data dan Verifikasi Data Anggota
j. Litbang
k. Humas dan Publikasi
l. Advokkasi dan Hukum
m. Kordinator wilayah

3. Pengurus Kordinator Wilayah atau Daerah :
Kepengurusan Wilayah atau Daerah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah atau daerah mengacu pada struktur organisasi di Badan Pelaksana Wilayah ( BPW ) Forum Komunikasi Honorer Bontang ( FKHB )


Pasal 19
Pembentukan Kepengurusan
1. Badan Pelaksana Pusat dibentuk oleh Kongres
2. Tata cara pembentukan BPW FKHB ditentukan dalam Kongres
3. Kepengurusan Wilayah dan Daerah dibentuk oleh organisasi-organisasi/forum-forum tenaga honorer yang ada di wilayah atau daerah tersebut. BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 20
Pertanggungjawaban
1. Badan Pelaksana FKHB bertanggung jawab kepada Kongres
2. Masa bakti kepengurusan selama 3 tahun
3. Kordinator Kecamatan bertanggung jawab kepada Kordinator Daerah.
4. Kordinator Daerah bertanggung jawab kepada Kordinator Wilayah.
5. Setiap Kordinator secara berjenjang bertanggung jawab untuk memberikan laporan kegiatan kepada Badan Pelaksana wilayah FKHB.
6. Setiap Kordinator secara berjenjang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi setiap kegiatan, meliputi laporan reguler dan laporan periodik organisasi dan dokumentasi lainnya yang bermanfaat dalam Kongres FKHB.
7. Setiap Anggota melalui Kordinator dimasing-masing jenjang wajib membayar iuran Anggota yang diputuskan dalam Kongres atau dalam kasus tertentu diputuskan oleh Badan Pelaksana Pusat sesuai dengan kewenangannya. BAB IX
KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 21
1. Keuangan Forum diperoleh dari iuran anggota dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja FKHB disusun dan ditetapkan oleh Badan pelaksana atas persetujuan Dewan Pembina.
3. Keuangan FKHB diaudit setiap tahun oleh auditor independen yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana Wilayah dan Dewan Pembina.
4. Laporan keuangan menjadi bagian dalam Laporan Pertanggung jawaban Badan Pelaksana

Pasal 22
Iuran Anggota
1. Iuran anggota dan besarnya iuran ditetapkan
berdasarkan rapat Badan Pengurus Wilayah. Mengenai ketentuan
pembayaran iuran diatur dalam ART

BAB X
LAMBANG DAN BENDERA ORGANISASI

Pasal 23
Lambang Organisasi
1. Lambang berbentuk Jabatan Tangan.
2. Warna dasar lambang kuning. Pasal 24
Bendera Organisasi
1. Warna dasar bendera biru dengan lambang dan
tulisan ber warna kuning
2. Bendera Organisasi berukuran 90 cm x 120 cm

BAB XI
PERUBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 25
Perubahan Anggaran Dasar
Penetapan dan Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan rapat anggota melalui Kongres
Pasal 26
Ketentuan Penutup
1. Hal yang belum diatur dalam anggaran dasar akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan Forum lainnya
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal: 27 Maret 2010
Pimpinan Sidang

Ketua Sekretaris

ttd ttd




ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
FORUM KOMUNIKASI HONORER BONTANG ( FKHB )

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

Mekanisme Penerimaan Anggota:
1. Syarat Umum Keanggotaan :
a. Warga Negara Indonesia yang menjalankan fungsi sebagai tenaga honorer di instansi negri dan sekolah swasta. Memiliki komitmen untuk menjalangkan pekerjaan atau profesinya sebagai tenaga honorer dengan baik
c. Mengajukan permohonan melalui FKHB atau organisasi/forum yang telah menjadi anggota FKHB dan bersedia mematuhi AD/ART secara tertulis maupun online internet dan mendapat persetujuan.
2. Pemberhentian keanggotaan :
a. Diberhentikan karena melanggar AD/ART dan kode etik;
b. Atas permintaan sendiri secara tertulis;
c. Terbukti melanggar hukum berdasarkan keputusan instansi yang berwenang
d. Meninggal dunia.
3. Pembelaan :
a. Setiap anggota yang direkomendasikan berdasarkan rapat pengurus wilayah atau daerah untuk dikenakan sangsi karena dinilai melanggar AD/ART dan/atau kode etik berhak :
i. mendapatkan penjelasan tentang hasil penilaian tersebut secara terbuka;
ii. melakukan pembelaan;
b. Pembelaan dilakukan berjenjang dengan cara banding ke tingkat propinsi dan nasional. BAB II
PERMUSYAWARATAN

Pasal 2
Kongres

1. Badan Pelaksana Wilayah (BPW ) FKHB melaksanakan Kongres dengan bantuan Kordinator wilayah yang memenuhi persyaratan sebagai pelaksana.
2. Pelaksana Kongres diatur dan ditetapkan oleh Badan pelaksana wilayah dan Dewan Pembina
3. Transport dan akomodasi ditanggung oleh setiap Peserta Kongres kecuali iuran anggota cukup memadai untuk membiayai transport dan Akomodasi.
4. Badan Pelaksana Wilayah berupaya mencari bantuan dana dari mitra sekurang-kurangnya bagi narasumber seminar nasional pada saat Kongres dilaksanakan.
5. Badan Pelaksana wilayah berwenang untuk mengundang organisasi nasional dan internasional yang menjadi mitra FKHB dalam Kongres.
6. Tata tertib kongres ditetapkan dalam Kongres.
7. Keputusan Kongres sah jika memenuhi tata tertib yang sudah ditetapkan. Pasal 3
Keterwakilan dalam Kongres
Peserta kongres terdiri dari ketua dan sekretaris kordinator
wilayah dan Daerah

Pasal 4
Kongres Luar Biasa
(KLB)

1. Dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan KLB
2. KLB dapat dilaksanakan jika :
a. Lebih dari setengah Badan Pelaksana wilayah ( BPW )tidakdapat melaksanakan tugas dengan baik;
b. Badan Pelaksana melanggar ketentuan organisasi;
c. Mendapat rekomendasi atau persetujuan dari Dewan Pembina FKHB wilayah
d. Diusulkan oleh lebih dari separuh jumlah Kordinator wilayah dan daerah
3. KLB diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Wilayah dibantu oleh kordinator wilayah yang memenuhi persyaratan sebagai pelaksana. Pasal 5
Rapat Kordinasi Wilayah
(Rakorwil)
1. Rakorwil sekurang-kurangnya 1 tahun sekali yang diikuti oleh Dewan Pembina Pusat, Badan Pelaksana wilayah, Kordinator wilayah dan kordinator daerah untuk melaksanakan kordinasi organisasi dan program kerja.
2. Rakorwil dapat mengambil keputusan-keputusan untuk melengkapi keputusan-keputusan yang sudah ada di tingkat wilayah;
3. Keputusan Rakornas dianggap sah jika diputuskan oleh separuh dari jumlah peserta yang diundang dan mendapat rekomendasi atau persetujuan dari dewan pembina FKHB wilayah
Pasal 6
Rapat Pimpinan Wilayah
(Rapimwil)
1. Rapimwil sekurang-kurangnya 1 tahun sekali yang diikuti oleh Badan Pelaksana wilayah dan kordinator wilayah.
2. Rapimwil dapat mengambil keputusan-keputusan untuk melengkapi keputusan-keputusan yang sudah ada di tingkat nasional.
3. Keputusan Rapimwil dianggap sah jika diputuskan oleh separuh dari jumlah peserta yang diundang dan mendapat rekomendasi atau pesetujuan dari dewan pembina FKHB wilayah
Pasal 7
Rapat Kerja wilayah
(Rakerwil)
1. Rakerwil dilaksanakan oleh wilayah sekurang-kurangnya 1 tahun sekali untuk sosialisasi dan sinkronisasi kebijakan BPW
2. Rakerwil dapat mengambil keputusan-keputusan untuk melengkapi keputusan-keputusan yang sudah ada di tingkat provinsi.
3. Rakerwil diadakan oleh wilayah dengan mengundang BPW dan Kordinator daerah dan kordinator Kecamatan

Pasal 8
Rapat Kerja Daerah
(Rakerda)
1. Rakerda dilaksanakan oleh Daerah sekurang-kurangnya 1 tahun sekali untuk sosialisasi kebijakan BPW, Korwil dan Korda kepada anggota.
2. Rakerda dapat mengambil keputusan-keputusan untuk melengkapi keputusan-keputusan yang sudah ada di tingkat kabupaten/kota.
3. Rakerda diadakan oleh Korda dengan mengundang Korwil. BAB III
KELENGKAPAN ORGANISASI
Pasal 9
DEWAN PEMBINA

1. Dipilih dan diangkat dalam kongres
2. Syarat menjadi dewan pembina :
a. Mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap tenaga honorer
b. Menjadi deklarator pembentukan FKHB
c. Memiliki pengetahuan organisasi dan memiliki pengetahuan
dasar organisasi FKHB
d. Dapat menjadi teladan dan mengayomi dalam menjalankan
kode etik FKHB
e. Memahami dan mempunyai komitmen untuk
memperjuangkan visi,misi dan tujuan FKHB
f. Mematuhi AD/ART dan aturan lain yang berlaku

Pasal 10
DEWAN PERTIMBANGAN

1. Syarat menjadi dewan pertimbangan :
a. Mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap guru dan tenaga honore
b. Memiliki pengetahuan organisasi dan memiliki pengetahuan dasar mengenai FKHB
c. Dapat menjadi teladan dalam menjalangkan kode etik FKHB
d. Mempunyai kompetensi di bidang pengetahuan mengenai tenaga honorer
e. Mematuhi AD/ART dan aturan lain yang berlaku

Pasal 11
Kepengurusan Badan Pelaksana Pusat

1. Pengurus adalah anggota biasa yang dipilih dan diangkat dalam Kongres
2. Syarat menjadi pengurus:
a. Mempunyai komitmen untuk memajukan organisasi;
b. Memiliki pengetahuan dasar tentang FKHB
c. Menjaga dan menjadi teladan dalam menjalankan kode etik;
d. Mematuhi AD/ART dan aturan lain yang berlaku.

3. Hak pengurus:
a. Mengatur organisasi sesuai dengan AD/ART dan aturan lainnya;
b. Mewakili anggota atas nama organisasi didalam maupun diluar pengadilan;
c. Mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak lain sesuai dengan AD/ART dan aturan lainnya.

4. Kewajiban pengurus :
a. Menjalankan keputusan-keputusan kongres
b. Mematuhi AD/ART dan aturan lainnya
c. Menjaga dan mengawasi pelaksanaan kode etik
d. Memberikan perlindungan bagi anggota
e. Memberikan/menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi serta kordinasi pada dewan pembina FKHB pusat secara berkala atau kontinyu
5. Pemberhentian kepengurusan :
a. Kehilangan hak sebagai anggota biasa;
b. Berakhir masa kepengurusannya;
c. Tindakan disiplin;
d. Atas permintaan sendiri secara tertulis;
e. Meninggal dunia.
6. Tindakan disiplin yang dikenakan kepada Anggota/ Pengurus dalam bentuk:
a. Peringatan
b. Pemberhentian sementara
c. Pemberhentian
7. Peringatan
a. Tindakan peringatan diambil atas dasar pertimbangan Rapat Pengurus masing-masing tingkatan terhadap anggota/ pengurus yang merugikan kepentingan organisasi
b. Tindakan peringatan diambil terhadap anggota/ pengurus dikarenakan
i. Terbukti melalaikan tugas dan wewenang yang dapat mencemarkan nama baik Forum
ii. Menyalahgunakan hak milik organisasi
iii. Melakukan perbuatan yang tercela atau melakukan tindakan melanggar hukum berdasarkan keputusan atau ketetapan dari instansi yang berwenang
8. Pemberhentian sementara terhadap Anggota/Pengurus berdasarkan keputusan Rapat yang diadakan khusus untuk itu setelah diperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali, tetap masih juga mengulangi pelanggaran
9. Pemberhentian terhadap anggota/ Pengurus diambil sebagai peningkatan dari pemberhentian sementara karena melakukan pelanggaran dengan bukti-bukti yang meyakinkan.
10. Tindakan pemberhentian terhadap Anggota/Pengurus Forum dilakukan oleh BPW, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina atas permintaan atau rekomendasi Korwil dan Korda jika anggota/pengurus berada di daerah
11. Anggota/pengurus yang direkomendasikan untuk dikenakan sangsi karena dinilai melanggar AD/ART dan/atau kode etik berhak :
i. Pasal 12
Struktur Kepengurusan

A. Struktur BPW FKHB terdiri dari :
1. Dewan Pembina
2. Dewan Pertimbangan
3. Ketua Umum
4. Wakil Ketua
5. Sekretaris
6. Wakil Sekretaris
7. Bendahara
8. Wakil Bendahara

Divisi-Divisi

I. Divisi Data dan Verifikasi Data Anggota
Tugas dan Wewenang :
a. Merekap nama –nama, dll sesuai yan tercantum pada Formulir Keaggotaan
b.Merekap pemberkasan yang dikumpulkan oleh Koordinator Wilayah dan menginventaris hal yang dimaksud

II. Divisi Penilitian dan Pengembangan FKHB

a. Membuat Rencana Strategi jangka Pendek dan jangka Pangjang FKHB
b. Melakukan Evaluasi Program yang dilakukan oleh Struktural dan Divisi yang telah dan akan di Programkan oleh Struktural dan Divisi
c. Memberikan Input yang melanggar Kode etik Organisasi Memberikan Informasi yang aktual kepada anggota
d. Menginventarisir informasi yang masuk dari intansi Pemerintah dan anggota
e. Melayani aspirasi anggota yang bersifat membangun kepentingan dan kelemahan orgaisasi(kerjasama dengan PUBDEKDOK)

III. Divisi Advokasi dan Hukum

a. Menampung Asfirasi dan keluhan Struktural dan divisi yang mengarah kepada kemajuan Organisasi
b. Melakukan Koordinasi dengan Intansi terkait yang bersifat mendukung program organisasi
c. Melakukan Hubungan Kordinasi Pada Yudisial terhadap perlindungan HAM
d. Memberikan Kritik dan saran kepada Struktural yang melanggar kode etik Organisasi

IV Hubungan Masyarakat dan Publikasi dan Dokumentasi

a. Mengadakan Kerjasama pihak intansi yang dianggap penting yang bersifat memberikan keunutungan organisasi
b. Mentransfer informasi yang actual secara Internal dan External
c. Membuat Jaringan Email, face book untuk memudah komunikasi dan informasi yang bersifat General

V.Koordinator Wilayah ( KORWIL )

Fungsi Kordinator Wilayah :
a. Memberikan informasi tingkat Wilayah dan Koordinasi kepada pihak pusat
b. Mengadakan koordinasi kepada pengurus Daerah yang satu Visi dan Misi terhadap FKHB
c. Membuka jaringan kepada Pengurus Honorer yang bersifat kedaerahan Atau membentuk Kepengurusan Wilayah dan Daerah

B. Tugas dan wewenang BPW:
1. Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres
2. Melaksanakan konsolidasi organisasi
3. Menentukan /menetapkan aturan-aturan pelaksanaan yang belum ditetapkan dalam ART
4. Melaksanakan Rapimwil, Rakorwil, Kongres dan KLB.
5. Menerima, menolak dan memberhentikan anggota FKHB berdasarkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Pembina
6. Menjalin hubungan dengan pihak lain
7. Memperhatikan dan melaksanakan saran serta pendapat Dewan Pembina
8. Mengawasi pelaksanaan kode etik
9. Memperhatikan pendapat/masukan/Dewan Pertimbangan jika dibutuhkan untuk, pemberiaan sangsi anggota yang melanggar kode etik dan AD/ART
10. Bertanggung jawab kepada Kongres. Deskripsi Kerja/tugas dan wewenang :
1. Tugas dan kewenangan dewan pembina :
a. Memberikan berbagai pendapat/masukan/pertimbangan kepada BPW baik diminta maupun tidak diminta khususnya tenaga honorer dan keorganisasian;
b. Mengadakan pertemuan secara periodik;
c. Maksimum berjumlah 5 orang
d. Dapat meminta laporan tentang kegiatan BPW yang telah, sedang dan akan dilaksanakan
e. Berhak hadir dalam rapat-rapat BPW dan kongres
f. Melaksanakan atau melakukan pembinaan , pengawasan dan hubungan yang baik secara external dan internal agar roda organisasi dapat selaras dengan visi, misi dan tujuan organisasi
2. Pemberhentian anggota dewan pembina disebabkan :
a. Mengajukan pengunduran diri;
b. Berakhirnya masa kepengurusan. Atas permintaan sendiri
d. Meninggal dunia;
2. Dewan Pertimbangan :
Memberikan pendapat/masukan untuk kemajuan atau penyelesaian masalah yang timbul didalam organisasi, jika dibutuhkan
3. Ketua Umum :
a. Mengoordinir kegiatan BPW baik keluar maupun kedalam sesuai dengan AD/ART dan ketentuan yang berlaku. Untuk dan atas nama BPW menandatangani surat BPW kedalam dan keluar
c. Memimpin rapat-rapat
d. Melakukan kegiatan/tindakan hukum untuk dan atas nama BPP baik didalam maupun diluar pengadilan
e. Bersama-sama dengan anggota BPW atau bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Forum, untuk kepentingan dan tujuan Forum
f. Menjalankan segala tindakan yang terkait dengan kepemilikan organisasi dengan pembatasan kewenangan untuk :
i. meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama organisasi
ii. menyetujui Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Forum dan Laporan Keuangan yang diajukan oleh Sekretariat. iii. atas persetujuan Dewan Pembina membeli atau menerima pengalihan atas harta tetap
iv. atas persetujuan BPW dan dewan pembina melakukan penjualan atau dengan cara lain melepaskan kekayaan serta mengagunkan/membebani kekayaan BPW
g. Mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam Surat Kuasa untuk perbuatan tertentu yang meliputi :
i. Pembentukan tim advokasi hukum
ii. Pendirian dan penyelenggaraan koperasi atau badan usaha lainya sebagai badan usaha otonom FKHB
iii. Perbuatan lainnya sepanjang bersesuaian dengan AD/ART dan aturan lainnya. h. Berhak menerima laporan keuangan secara berkala dan sewaktu-waktu dari bendahara
i. Berkoordinasi dengan Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan terkait dengan fungsi BPW dalam pengawasan pelaksanaan kode etik
j. Berkoordinasi dengan Dewan pembina dan dewan pertimbangan terkait dengan pengembangan kapasitas dan profesionalisme organisasi
k. Berkoordinasi dengan Dewan Pembina terkait dengan konsolidasi dan penyelenggaraan organisasi yang partisipatif, transparan dan akuntabel.
1. Wakil Ketua :
a. Mewakili ketua umum untuk konsolidasi dan perluasan organisasi di kawasan daerah/wilayah masing-masing
b. Bersama ketua umum melakukan koordinasi organisasi baik keluar maupun kedalam
c. Bersama ketua umum dan sekretaris jenderal memimpin rapat-rapat
d. Bersama Dewan Pembina dan ketua umum mengambil keputusan-keputusan teknis yang diperlukan dalam menjalankan organisasi sesuai dengan AD/ART dan aturan lainnya
e. Berkoordinasi dengan ketua umum
2. Sekretaris / Wakil Sekretariat :
a. Mengkordinir konsolidasi dan
perluasan organisasi di semua wilayah
b. Berkordinasi Dewan Pembina untuk Menandatangani surat BPW kedalam dan keluar jika ketua umum berhalangan;
c. Mengoordinir operasionalisasi Kordinator disetiap jenjang. Mengkoordinir seseorang atau lebih yang diberi kuasa oleh ketua umum berdasarkan pertimbangan Dewan pembina dan dewan pertimbangan untuk pembentukan tim advokasi hukum, pendirian dan penyelenggaraan koperasi atau perbuatan lain sepanjang sesuai dengan AD/ART dan aturan lainnya;
d. Bersama ketua umum dan ketua memimpin rapat-rapat
e. Bersama Dewan Pembina dan ketua umum mengambil keputusan-keputusan teknis yang diperlukan dalam menjalankan organisasi sesuai dengan AD/ART dan aturan lainnya;
f. Mengoordinir penggalangan dana dan penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja organisasi baik kedalam maupun keluar organisasi dalam rangka konsolidasi dan pengembangan organisasi;
g. Mengoordinir manajemen-administrasi perkantoran dan keuangan BPW
h. Mengoordinir pelaksanaan staf administrasi perkantoran BPW
i. Melaksanakan Audit Internal Laporan Tahunan Keuangan Forum;
j. Melaksanakan Audit Eksternal Laporan Keuangan Forum sebelum Kongres;
k. Mempublikasikan laporan keuangan secara periodik atas persetujuan Ketua Umum;
l. Dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan ketua umum.
3. Bendahara/Wakil Bendahara :
a. Memeriksa Laporan Transaksasi Harian Keuangan Forum yang disusun oleh Pelaksana Harian
b. Bersama dengan Sekretariat melakukan pengalangan dana dan penyusunan anggaran pendapatan belanja organisasi;
c. Menyusun laporan keuangan bulanan dan melaporkannya kepada Sekretariat ;
d. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses keuangan internal maupun eksternal;

D. Mekanisme Pengalihan Kewenangan:
1. Apabila oleh suatu sebab jabatan Ketua Umum mengalami kekosongan, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan, Dewan Pembina dapat menugaskan atau mendelegasikan pada seseorang pengurus BPW untuk mengisi kekosongan tersebut sampai terpilihnya Ketua Umum BPW dalam Kongres berikutnya atau Kongres Luar Biasa.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Sekretaris berwenang bertindak untuk dan atas nama BPW atas persetujuan Dewan Pembina.
3. Dalam hal Ketua Umum dan Sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka tiga orang anggota BPW berwenang bertindak untuk dan atas nama BPW atas persetujuan Dewan Pembina. Pasal 13
Rapat BPW

1. Rapat BPW dapat dilakukan di Kantor Pusat atau dalam kondisi tertentu dapat di tempat lainnya tetapi keputusannya dianggap sah dan mengikat.
2. Rapat BPW dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas persetujuan dewan pembina.
3. Undangan Rapat BPW disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung melalui kertas maupun media lainnya kepada setiap anggota BPW.
4. Undangan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat
5. Rapat BPW dinyatakan sah jika dihadiri ketua umum dan dewan pembina atau yang diberikan mandat oleh ketua umum dan dewan pembina jika berhalangan hadir
6. Keputusan Rapat BPW harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
7. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Pembina.
8. Setiap anggota BPW yang hadir berhak mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota BPW lain yang diwakilinya. BAB IV
KORDINATOR WILAYAH DAN KORDINATOR DAERAH

Pasal 14
Pendirian

Untuk kepentingan organisasi di tingkat provinsi dibentuk Kordinator Wilayah disingkat Korwil dan di tingkat Kota/Kabupaten dibentuk Kordinator Daerah disingkat Korda;

Pasal 15
Tugas dan Kewenangan

1. Menyosialisasikan, melaksanakan dan mensikronisasi amanat kongres untuk lingkup provinsi/kabupaten/ kota;
2. Menetapkan program-program di tingkat provinsi/kabupaten/ kota disesuaikan pada AD/ART dan aturan lainnya;
3. Melaksanakan rakerwil untuk korwil dan Rakerda untuk korda;
4. Melaksanakan Musyawarah wilayah (Muswil) oleh korwil dan Musyawarah Daerah oleh korda
5. Pelaksanaan Muswil dan Musda untuk menetapkan:
a. Program kerja daerah di masing-masing provinsi/ kabupaten/ kota;
b. Memilih dan menetapkan kepengurusan Korwil dan Korda
c. Menetapkan aturan-aturan organisasi untuk tingkat daerah sesuai dengan AD/ART Forum
6. Dalam menjalankan tugasnya Korwil dan Korda selalu berkoordinasi dengan BPW. BAB V
TAHUN BUKU
Pasal 16

1. Tahun buku Forum berjalan dari tanggal 1(satu) Januari sampai tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember dan pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Forum ditutup.
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Forum ditutup, BPW menyusun laporan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandangani oleh Ketua Umum dan Bendahara untuk disampaikan dalam rapat BPW. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Forum paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat BPW yang khusus diselenggarakan untuk itu, untuk mendapat pengesahannya.
3. Jika karena sesuatu sebab apapun sehingga rapat BPW yang direncanakan untuk pengesahan laporan buku tahunan forum maka peengesahan dapat dimintakan melalui persetujuan ketua BPW yang dapat dilakukan melalui laporan cetak yang dikirimkan melalui pos atau melalui surat elektronik. BAB VI
KEUANGAN
Pasal 17

1. Keuangan organisasi diperoleh dari :
a. Iuran anggota
b. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat
2. Iuran anggota ditetapkan sebagai berikut:
a. Rp 10.000 / bulan
b. Sumbangan sukarela anggota untuk mendukung program dan perjuangan FKHB. Pasal 18
Ketentuan Pembayaran Iuran

1. Iuran anggota dibayarkan tiap bulan atau sekaligus setahun.
2. Anggota yang tidak membayar sampai bulan Juli pada tahun berjalan karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mendapatkan bantuan pengurangan atau penangguhan pembayaran tetap tercatat sebagai anggota tetapi kehilangan hak-hak sebagai anggota sampai pembayaran dilaksanakan sepenuhnya
3. Hak Anggota yang dimaksud dalam ayat (2) diatas adalah :
a. Partisipasi dalam program pendidikan dan latihan, advokasi dan perlindungan serta kordinasi FKHB
b. Menjadi delegasi atas nama Korwil dan Korda dalam Kongres

Pasal 19
Sistem Administrasi Keuangan

1. Sistem Administrasi Keuangan Forum berlandaskan prinsip transparan, keadilan dan tanggungjawab
2. Sistem Administrasi Keuangan diatur sesuai dengan sistem Administrasi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 20
Belanja Forum

1.Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Forum disusun berdasarkan Garis Besar Program Kerja Forum
1. Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Forum ditetapkan dalam Rapat BPP, Korwil dan Korda setiap tahunnya.
2. Belanja Forum sekurang-kurangnya meliputi:
a. Belanja Langsung Personil sebanyak-banyaknya 10% dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Forum. Belanja Program Pendidikan dan Latihan pengurus dan anggota sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Forum
c. Belanja Langsung Non Personil lainnya. Pasal 21
Dana Abadi

1. Dana Abadi adalah dana yang dikumpulkan oleh Forum untuk menjaga keberlangsungan Forum dalam menjalankan fungsinya untuk membela, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anggota.
2. BPP atas rekomondasi Dewan Pembina dapat menggunakan sebagian Dana Abadi sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi selama dapat memberikan nilai tambah atau sekurang-kurangnya dapat mengembalikan seluruh dana abadi yang digunakan tersebut sebelum berakhirnya kepengurusan
3. Sumber dana abadi :
a. dana solidaritas dari anggota
b. bantuan atau sumbangan lain yang tidak mengikat

BAB VII
KEGIATAN

Pasal 22
Kegiatan berdasarkan Garis Besar Program Kerja Forum

BAB VIII
PERUBAHAN ART
Pasal 23

Penetapan dan perubahan ART hanya dapat dilakukan oleh anggota melalui Kongres

BAB IX
PENUTUP
Pasal 24

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ART akan ditentukan dalam peraturan-peraturan organisasi
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : di Bontang
Pada Tanggal : 27 Maret 2010

Pimpinan Rapat

Ketua Sekretaris

Ttd Ttd




KODE ETIK
FORUM KOMUNIKASI HONORER BONTANG ( FKHB )

1. Bertakwa kepada Tuhan YME, diwujudkan dalam keluhuran budi pekerti, keteladanan dan berakhlak mulia;
2. Tidak melakukan tindakan yang dapat merusak citra dan martabat;
3. Bersikap adil dalam melaksanakan tugas;
4. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
5. Meningkatkan kompetensi tenaga honorer
6. Memegang teguh dan menjunjung tinggi kehormatan, integritas dan prinsip-prinsip profesionalisme.
7. Membangun sikap kritis, demokratis, partisipatif dan menghormati HAM dalam melaksanakan tugas;
8. Memiliki solidaritas dan kebersamaa yang tinggi terhadap sesama tenaga honorer

23/03/2013

Pemerintah Akan Angkat 200.000 CPNS dari Honorer
Sabtu, 23/03/2013

SOREANG, (PRLM).-Pemerintah pusat pada tahun ini akan melakukan rekrutmen pegawai honorer kategori dua untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 200.000 orang. Pemkab Bandung sendiri sudah mengajukan pegawai honorer kategori dua sebanyak 3,800 orang untuk mengikuti tes kompetensi CPNS pada Oktober mendatang.

“Tenaga honorer kategori dua bila orang tersebut bekerja di instansi pemerintah, namun honornya berasal bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun daerah (APBD),” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kab. Bandung H. Erick Djuriara Ekananta, kepada "PRLM", Sabtu (23/3).

Menurut Erick, mulai tahun ini pemerintah akan menerima kembali CPNS meski khusus untuk tenaga honorer bukan dari masyarakat umum. “Kalau penerimaan CPNS dari jalur umum belum dibuka. Mungkin masih diberlakukan moratorium. Tenaga honorer kategori dua seperti guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri yang sudah dilakukan pendataan tahun lalu,” katanya.

Jumlah tenaga honorer kategori dua seluruh Indonesia yang akan bersaing memperebutkan 200.000 kursi CPNS, kata Erick, sebanyak 600.000 orang. “Sistem rekrutmen dengan tes kompetensi yang hasilnya diurut menurut nilai tes. Jadi, peringkat satu sampai 200.000 akan otomatis direktur menjadi CPNS untuk mengisi formasi yang ada,” katanya.(A-71/A-107)***

23/03/2013

Jadwal Tes CPNS 2013 Umum dan Honorer Bakal Terganggu
Sabtu, 23 Maret 2013

JAKARTA,FAJAR -- Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir.

Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan.

"Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum," tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR.

Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yang kuat dengan pihak Kemenkeu. Dengan upaya ini, diharapkan pemblokiran anggaran tes CPNS 2013 bisa segera dicabut. "Sampai sekarang kita masih optimis pelaksanaan tes CPNS on schedule," katanya.

Dia bahkan menyebutkan jika Kemen PAN-RB sudah road show ke sejumlah daerah untuk sosialisasi pelaksanaan tes CPNS baru 2013. Diantara materi sosialisasi adalah tentang skema permohonan formasi CPNS baru.

Kemen PAN-RB menuntut semua instansi daerah melampirkan hasil analisis beban kerja (ABK) dan analisis jabatan (Anjab) ketika meminta formasi CPNS baru. Tanpa dua hasil analisis itu, Kemen PAN-RB tidak bisa memastikan instansi tertentu benar-benar kekurangan pegawai baru atau hanya asal minta formasi.

"Respon instansi daerah cukup bagus terhadap persyaratan tersebut," katanya. Penetapan dua persyaratan itu sudah dijalankan dalam penetapan formasi CPNS baru 2012 lalu. Hasilnya formasi yang diminta oleh instansi pusat maupun daerah turun drastic dari periode sebelumnya. Dengan skema ini upaya menekan jumlah PNS seefektif mungkin bisa berjalan baik

23/03/2013

Tes Honorer K2 Diperkirakan Juni
Jum'at, 22 Maret 2013

SUNGAILIAT - Dalam rapat besar yang dilakukan oleh BKD Regional Sumbagsel Minus Lampung bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) di hotel Novilla Boutique and Resort, kemarin (21/03) membahas alokasi CPNS bagi daerah serta pembahasan dan evaluasi tes bagi K2.

Kepada Radar Bangka, Asisten Deputi Koordinasi dan Manajemen Sistem SDM Kemenpan-RB, Naftalina Sipayung mengatakan tujuan rapat ini untuk melakukan sosialisasi tentang teknis pelaksanaan penyelenggaraan tes CPNS bagi tenaga honorer K2 dan untuk umum. "Dalam rapat penetapan perekrutan CPNS bagi provinsi yang masuk regional Sumbagsel ini akan dibagi dua. Untuk tenaga honorer yang masuk kategori 2 atau K2, akan diadakan tes bulan Juni atau Juli. Honorer K2 disetiap daerah yang disinyalir masih bersisa dan masuk dalam kloter pengangkatan terakhir ini tidak bisa langsung diangkat. Namun mendapatkan prioritas dalam pengangkatan tetap melalui tes yang diadakan Kemenpan lewat provinsi masing-masing," ungkapnya.

Lanjutnya, untuk pengangkatannya, tes yang dilaksanakan sesuai dengan kompetensi. Namun untuk honorer sendiri akan mengikuti tes khusus saat pengangkatan jika memang memenuhi syarat passing grade.

Sementara itu, untuk pelamar umum, dia hanya menjelaskan akan digelar September namun tanpa jumlah kuota yang ditentukan karena akan ditentukan dalam rapat selanjutnya. Tes p**a akan diikuti pelamar dua tahapan layaknya tes CPNS tahun 2012 lalu, yakni tes tertulis dan uji kompetensi.

Sementara itu, Sopian AP selaku Kepala BKD Provinsi menyatakan di pemprov babel sendiri saat ini dibutuhkan 400 tenaga apalagi saat ini sudah berdirinya rumah sakit provinsi Ir Sukarno yang diperkirakan akan banyak menyedot tenaga. "Angka itu belum ditambah dengan kebutuhan kabupaten kota sehingga pengadaan CPNS meski sempat moratorium sangatdibutuhkan," ungkapnya.

23/03/2013

Test CPNS Honorer K2 akan Dilaksanakan Mei 2013
Kamis,21 Maret 2013
Pekanbaru, utusanriau.com - Test menjadi CPNS bagi honorer K2 akan dilaksanakan pada Mei 2013. Hanya saja jadwal pasti belum dapat diinformasikan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Administrasi dan Kepegawaian BKD Riau Raja Agustiarman.

"Rencananya akan diadakan test untuk K2 pada Mei atau Juni yang akan datang. Kita masih menunggu arahan lebih lanjut dari pusat," tuturnya.

BKD Riau mengajukan 128 nama honorer K2 yang sudah diverifikasi oleh BKD dan Inspektorat Riau. "Ada 128 yang sudah kita periksa kelengkapannya untuk mengikuti test," tuturnya lebih lanjut.

Namun, Raja Agustiarman mengungkapkan dari 128 nama tersebut belum tentu semuanya akan lulus, dinyatakan lulus berdasarkan hasil test nantinya. Seluruh kewenangan berada ditangan pusat sedangkan Pemprov Riau hanya sebagai fasilitator saja.

11/03/2013

Pengangkatan PTTH Kuncinya di BKN,
Pemkot Sudah Usulkan Maksimal

SAMARINDA. Asisten IV Setkot Samarinda Maryadi, angkat bicara soal wacana pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Khususnya terkait desakan sejumlah PTTH dari kalangan tenaga pendidik yang meminta agar prosesnya dipercepat.
Menurut Maryadi, kebijakan pengangkatan tersebut bukan datang dari Pemkot Samarinda, tetapi berlaku secara nasional. Terutama p***a Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Azwar Abubakar mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2012, tentang tenaga honorer kategori I (KI) dan kategori II (KII).
Karena itu lanjut Maryadi, domain Pemkot hanya sebatas mengumpulkan data dan melaporkan serta mengusulkan nama-nama yang memenuhi ketentuan. Namun untuk proses verifikasi serta kuota berapa jumlah yang diterima, menjadi kewenangan KemenPAN-RB, dalam hal ini Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Jadi untuk memastikan kapan ada pengangkatan itu, juga bukan kewenangan kita di daerah, tapi BKN di pusat. Yang pasti, sekarang terus diproses. Kalau sudah ada kejelasan baru kita dikabari lagi," kata Maryadi, kemarin.
Yang jelas lanjut dia, Pemkot Samarinda sudah secara maksimal mengusulkan nama-nama yang memenuhi ketentuan. Baik pegawai K1 yang digaji dengan dana APBD/APBN, maupun pegawai K2 yang diangkat serta digaji secara otonom dengan dana dari SKPD tertentu.
"Yang pasti, yang diusulkan itu sesuai persyaratan. Terutama sudah mengabdi selama lima tahun pada SKPD bersangkutan," timpalnya.
Untuk K1 lanjut Maryadi, kini sudah ada kejelasan. Yakni ada 113 orang yang secara positif dinyatakan diterima. Berkasnya tengah diproses di BKN Perwakilan Kalimantan di Banjaramasin.
“Sedangkan untuk K2-nya belum ada kabar. Tapi kita akan terus berkoordinasi dengan pusat. Mudah-mudahan bisa ada kabar jelas dalam waktu dekat," harapnya.
Meski begitu sambung Maryadi, Pemkot selama ini juga tak tinggal diam. Bahkan komunikasi terus dibangun untuk segera memperoleh kepastian. Termasuk mengirimkan staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ke Jakarta.
"Tapi hasil akhirnya belum dilaporkan ke kami. Yang pasti untuk K2, meski sudah ada persetujuan, tapi harus mengikuti ujian. Hanya yang lulus ujian itu yang akan diangkat menjadi PNS," pungkasnya.

11/03/2013

RAPATKAN BARISAN, BULATKAN TEKAD DAN BANGUN KEBERSAMAAN

Inilah 5 (lima) point tuntutan yang telah disepakati pada Rakornas Honorer Lintas Daerah jilid II tanggal 07 03 2013, di Jakarta yang akan difinalkan pada Pleno Rakornas III tanggal 23 – 24 Maret di Jakarta, yaitu :

1. Bekukan PP No. 56 Tahun 2012

2.Lebur K1, K2 dan Non Kategori serta angkat semua honorer berdasarkan MASA KERJA dan USIA tanpa test

3.Tidak boleh ada formasi CPNS umum sebelum tuntas pengangkatan seluruh honorer diangkat menjadi PNS

4.Penyelesaian dan atau pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dimulai tahun ini secara bertahap berdasarkan urutan Data Base

5.Usut tuntas, tangkap dan adili semua yang terlibat manip**asi data dan KKN dalam proses verifikasi dan validasi K1 dan K2 sesuai laporan penyimpangan dari masyarakat.

Salam Juang, by: TIM ADVOKASI FHI.

11/03/2013

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10 TAHUN 2013

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2013





MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

TENAGA HONORER



A. KETENTUAN UMUM

1. PENGADUAN MELALUI SURAT/E-MAIL/WEB



1) Surat pengaduan/permintaan penjelasan dapat ditujukan langsung kepada Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Tenaga Honorer, atau melalui BKN/BKN Regional dan BPKP Pusat/ Perwakilan.

2) Materi surat pengaduan/permintaan penjelasan khusus terkait dengan tenaga honorer K-1 hasil verfikasi ulang/quality assurance/ audit tujuan tertentu dan penelitian kembali.

3) Surat pengaduan/permintaan penjelasan selain tenaga honorer yang dimaksud pada butir 2 diatas akan diteruskan ke Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

4) Informasi yang disampaikan dalam surat pengaduan merupakan fakta (bukan fitnah) dan apabila diperlukan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.

5) Surat pengaduan/permintaan penjelasan dibuat dalam bahasa yang jelas dan ringkas.

6) Identitas pengirim harus jelas yang meliputi nama, alamat, pekerjaan dan nomor telpon yang dapat dihubungi. Surat pengaduan/ permintaan penjelasan yang tidak dilengkapi dengan identitas pengirim tersebut tidak akan ditindaklanjuti.

7) Pihak-pihak yang dapat mengirimkan surat pengaduan/permintaan penjelasan:

a. Instansi Pemerintah (c.q. Pejabat Pembina Kepegawaian/PPK Pusat dan Daerah)

b. Perorangan dan

c. LSM

8) Terhadap penyelesaian status tenaga honorer (MK/TMK) pengaduan dan permintaan penjelasan harus melalui PPK, sedangkan pengaduan yang disampaikan oleh perorangan /LSM bersifat informasi pendukung.

9) Surat pengaduan/permintaan penjelasan dapat disampaikan melalui alamat sbb:

a. Kelompok Kerja Pengaduan Tenaga Honorer K-1

Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

Jl. Jenderal Sudirman No. 69 Jakarta Selatan

b. Email: [email protected]

c. SMS Center: 085716920050

d. Website: menpan.go.id (Kontak Kami)

10) Batas waktu penyampaian surat pengaduan/permintaan penjelasan sampai dengan tanggal 8 Maret 2013.



2. PENGADUAN LANGSUNG (TATAP MUKA)



1) Pengaduan/permintaan penjelasan melalui tatap muka disampaikan oleh perwakilan dari masing-masing instansi pemerintah/perwakilan perorangan/perwakilan dari LSM yang bersangkutan.

2) Pemberian penjelasan disampaikan oleh kelompok kerja penanganan tenaga honorer bertempat di Media Center Pusat Sumber Daya Reformasi Birokrasi Nasional Kementerian PAN dan RB.

3) Pelayanan pengaduan /penjelasan dilaksanakan setiap hari kerja (Senin s.d. Jum’at) dengan jam pelayanan sebagai berikut:

Senin - Kamis

− Pukul 09.00 s.d. 12.00

− Pukul 13.00 s.d. 16.00

Jum’at

− Pukul 09.00 s.d. 11.30

− Pukul 13.30 s.d. 16.00

4) Tata Cara pengaduan/permintaaan penjelasan yang disampaikan secara langsung mengikuti tata tertib yang berlaku di Media Center.

5) Batas waktu penyampaian pengaduan/permintaan penjelasan secara langsung (tatap muka) sampai dengan tanggal 8 Maret 2013.



B. TEKNIS KERJA KELOMPOK KERJA PENANGANAN PENGADUAN

1. PENGADUAN MELALUI SURAT/E-MAIL/WEB



1) Petugas mencatat seluruh surat pengaduan baik melalui surat/email/maupun informasi melalui web menpan.go.id, ke dalam buku agenda surat dan menyerahkan surat/email/informasi dari web kepada Pokja penanganan pengaduan untuk dilakukan penelaahan.

2) Apabila berdasarkan hasil penelaahan, pengaduan tersebut terkait materi/simp**an TMK, maka surat pengaduan tersebut disampaikan kepada tim teknis untuk memintas penjelasan lebih lanjut.

3) Apabila surat pengaduan/email/informasi melalui web tidak terkait dengan simp**an MK/TMK atau hanya meminta penjelasan mengenai proses verifikasi ulang/quality assurance/audit tujuan tertentu, maka pokja dapat langsung membuat telaahan, analisis dan surat balasan/jawaban kepada pihak yang menyampaikan pengaduan.

4) Apabila surat pengaduan tidak jelas, pokja penanganan pengaduan/tim teknis dapat meminta penjelasan/dokumen tambahan kepada pihak yang menyampaikan pengaduan.

5) Pokja penanganan pengaduan membuat laporan kegiatan dan menyampaikan kepada Menteri.



2. PENGADUAN LANGSUNG (TATAP MUKA)



1) Seluruh pihak yang akan menyampaikan pengaduan/permintaan penjelasan berkumpul di media center.

2) Petugas membuat daftar hadir dan mencatat seluruh pertanyaan pengaduan/permintaan penjelasan.

3) Petugas memberikan jawaban/penjelasan atas seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh pihak yang menyampaikan pengaduan.

4) Penjelasan lebih rinci terkait dengan simp**an MK (uji publik) menjadi TMK, akan disampaikan setelah Pokja berkonsultasi dengan tim teknis, dan jawaban disampaikan kepada BKD terkait melalui surat.

5) Pokja penanganan pengaduan membuat laporan kegiatan dan menyampaikan kepada Menteri.

20/02/2013

MenPAN: Banyak Pegawai Honorer yang Tak Jelas. K2 diangkat sepertiga

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN) Azwar Abubakar mengungkapkan banyak dari pegawai honorer di pemerintahan yang tak jelas perekrutannya. Maka, banyak p**a yang menjadi 'korban' sehingga tidak dapat diangkat menjadi PNS.

Demikian disampaikan Azwar dalam Seminar Nasional Dalam Rangka HUT Ke-41 Korpri dengan tema "Membangun Birokrasi Kelas Dunia yang Berwawasan Kebangsaan" di Kantor Lemhanas, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (20/2/2013).

"Sekarang itu ada 650 ribu pegawai K2, tapi banyak yang dari penipuan, ada yang tidak berhak diangkat jadi PNS. Jangan masuk tapi tidak jelas, honorer ini kebanyakan yang tidak jelas. Jelas sih itu dari keluarga atau teman, tapi tidak diseleksi," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Azwar, nantinya dalam pengangkatan pegawai honorer ini menjadi PNS, harus dilakukan penyeleksian.

"Jadi pengangkatan PNS ini bukan proyek kasihan. Dari 650 ribu pegawai K2 ini, sekitar sepertiganya yang bisa diangkat," jelasnya.

Untuk tahun ini, tambah Azwar, jumlah PNS baru sekitar 60 ribu, sementara jumlah pensiun sebesar 200 ribu. Jadi, pemerintah benar-benar menginginkan untuk mengurangi jumlah PNS yang gemuk.

"Jadi ke depannya, PNS akan minus growth, karena sudah gemuk sekali," pungkasnya.

(Detiknews.com nia/dru)

20/02/2013

KABID BKD: Pengangkatan Honorer K2 Beda Tak Terpengaruh Moratorium
Kepastian Pengangkatan 2.627 Tenaga Honorer Tunggu BKN

Nasib 2.627 tenaga honorer kategori 2 (K2) di Kabupaten Klaten untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) menunggu seleksi administrasi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten, Cahyo Dwi Setyanta, mengatakan berkas 2.627 tenaga honorer K2 itu sudah diserahkan kepada BKN belum lama ini. Namun begitu, dia belum bisa memastikan kapan seleksi calon PNS (CPNS) untuk tenaga honorer K2 itu bisa digelar. “Kewenangan BKD sebatas mengurus keperluan administrasi. Semua berkas untuk tenaga honorer K2 sudah dikirim. Untuk tahapan selanjutnya, kami masih menunggu hasil verifikasi administrasi dari BKN,” ujar Cahyo.

Cahyo menjelaskan, setelah berkas tenaga honorer K2 dinyatakan lengkap, nama-nama yang lolos verifikasi administrasi akan dikembalikan ke pemerintah daerah. Selanjutnya, nama-nama itu akan diumumkan di kantor instansi atau lembaga tempat mereka bekerja. “Pengumuman itu sekaligus sebagai uji publik. Seandainya ada masyarakat yang menemukan bahwa nama yang terpampang itu tidak bekerja di instansi atau lembaga yang dimaksud, masyarakat bisa melapor ke BKD. Kalau sudah sesuai, nama mereka bisa diikutkan dalam seleksi tahap berikutnya,” tandas Cahyo.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD Klaten, Murtopo, menjelaskan, seleksi CPNS tenaga honorer K2 tidak terpengaruh kebijakan moratorium PNS. Menurutnya, pengangkatan tenaga honorer K2 sebagai PNS berbeda dengan rekruitmen PNS jalur umum. Dia memperkirakan seleksi CPNS untuk tenaga honorer K2 akan diselenggarakan pada Juli mendatang. Dia menegaskan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS merupakan kewenangan BKN. “Tugas utama kami memfasilitasi terlaksananya seleksi PNS bagi tenaga honorer. Keputusan untuk meloloskan tenaga honorer menjadi PNS menjadi kewenangan penuh BKN,” paparnya.
SOLOPOS.COM

14/02/2013

BKN Bantah Umumkan Data Honorer K2

JAKARTA--Badan Kepegawaian Negara (BKN) membantah telah mengumumkan data honorer kategori dua (K2). Bantahan ini dikeluarkan BKN menyusul dengan adanya informasi yang berkembang di daerah, kalau data honorer K2 telah dipublikasi.

"Tidak benar itu. Hingga saat ini BKN belum mempublikasikan tenaga honorer yang masuk ke dalam database K2," tegas Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat yang dihubungi JPNN, Selasa (12/2).

Dijelaskannya, petunjuk pelaksaan dan petunjuk teknis (Juklak/juknis) tentang penyikapan atas tenaga honorer K2 hingga hari ini belum terbit. Itu sebabnya jika di lapangan ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan BKN dan membawa data mengenai database kategori II, jangan dipercaya.

"Dengan ini kami sampaikan bahwa hal tersebut di luar tanggung jawab BKN," tegasnya.

Mekanisme pengumuman honorer K2, menurut Tumpak akan dilakukan setelah kepala BKN menyerahkan datanya kepada masing-masing sekretaris daerah. Setelah itu, masing-masing daerah bisa mengumumkannya di media lokal, on line atau papan pengumuman selama 21 hari.

"BKN juga akan mengumumkannya di website sehingga bila daerah tidak mengumumkan, honorernya bisa melihat di website BKN," tandasnya.

Sesuai rencana, tambah Boy, nama-nama honorer K2 yang sudah masuk data base sekitar 630 ribuan akan diumumkan pada akhir Februari mendatang. BKN Bantah Umumkan Data Honorer K2

JAKARTA--Badan Kepegawaian Negara (BKN) membantah telah mengumumkan data honorer kategori dua (K2). Bantahan ini dikeluarkan BKN menyusul dengan adanya informasi yang berkembang di daerah, kalau data honorer K2 telah dipublikasi.

"Tidak benar itu. Hingga saat ini BKN belum mempublikasikan tenaga honorer yang masuk ke dalam database K2," tegas Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat yang dihubungi JPNN, Selasa (12/2).

Dijelaskannya, petunjuk pelaksaan dan petunjuk teknis (Juklak/juknis) tentang penyikapan atas tenaga honorer K2 hingga hari ini belum terbit. Itu sebabnya jika di lapangan ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan BKN dan membawa data mengenai database kategori II, jangan dipercaya.

"Dengan ini kami sampaikan bahwa hal tersebut di luar tanggung jawab BKN," tegasnya.

Mekanisme pengumuman honorer K2, menurut Tumpak akan dilakukan setelah kepala BKN menyerahkan datanya kepada masing-masing sekretaris daerah. Setelah itu, masing-masing daerah bisa mengumumkannya di media lokal, on line atau papan pengumuman selama 21 hari.

"BKN juga akan mengumumkannya di website sehingga bila daerah tidak mengumumkan, honorernya bisa melihat di website BKN," tandasnya.

Sesuai rencana, tambah Boy, nama-nama honorer K2 yang sudah masuk data base sekitar 630 ribuan akan diumumkan pada akhir Februari mendatang.

11/02/2013

RUU ASN: Pegawai Negeri Kontrak Tidak Dapat NIP dan Pensiun

JAKARTA - Pembahasan rancangan undang-undang aparatur sipil negara (ASN) terus dikebut. Pemerintah telah menetapkan istilah baru untuk sebutan jenis PNS dengan sistem kontrak jangka waktu tertentu. Pegawai negeri jenis ini nantinya disebut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan tidak memiliki nomor induk pegawai (NIP).

Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pedayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Karo Hukmas Kemen PAN-RB) Imanuddin menuturkan, pemerintah tidak menggunakan istilah PNS dengan kontrak jangka waktu tertentu. "Tetapi dalam draf sementara, disepakati namanya PPPK," ujar dia, Minggu (10/2).

Imanuddin mengatakan setelah RUU ASN ini disahkan, seluruh PNS yang sudah ada saat ini akan dirubah dulu namanya menjadi aparatur sipil negara. Kemudian akan dipisah menjadi dua. Yakni pegawai negeri sipil (PNS) seperti umumnya saat ini, dan satu lagi PPPK.

Dia mengatakan hak dan kewajiban aparatur sipil negara kelompok PNS tidak memiliki perbedaan dengan yang ada saat ini. Mulai dari usia pensiun, pemberian tunjangan pensiun, dan sebagainya. "Jadi bukan PNS seumur hidup. Tetapi PNS hingga dia pensiun seperti biasanya," ucap Imanuddin.

Selanjutnya bagi aparatur sipil negara kelompok PPPK, Imanuddin mengatakan mereka tidak dibekali NIP layaknya seorang PNS. "Jika PNS itu diangkat negara, kalau PPK diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi," katanya.

Imanuddin lantas mengatakan, PPPK nantinya tidak bisa menjadi PNS secara otomatis. Walaupun kinerja mereka bagus selama menjalankan kontrak. "Bagi PPPK yang ingin menjadi PNS, mereka harus mengundurkan diri sebagai PPPK," kata dia.

Selain harus mengundurkan diri, PPPK yang ingin menjadi PNS harus mengikuti semua proses menjadi PNS pada umumnya. Pihak Kemen PAN-RB juga menegaskan walaupun tidak ada ikatan kerja layaknya PNS, PPPK ini bukan berarti pemerintah melegalkan rekrutmen tenaga honorer. Pemerintah pusat tetap menganjurkan rekrutmen PPPK harus melalui analisis kebutuhan pegawai yang matang.

Selain itu, harus diinformasikan sejak awal jika status PPPK ini tidak jaminan yang bersangkutan akan diangkat menjadi PNS. Selama ini setiap ada tenaga kontrak yang sudah bekerja lama di instansi pemerintahan, selalu menuntut untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes. Alasan mereka sudah mengabdi cukup lama untuk pemerintah.

11/02/2013

Pemerintah Bakal Selektif Buka Lowongan PNS

Dalam lowongan CPNS juga tidak akan diakomodir pengangkatan honorer

Meskipun moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS) sudah dicabut, namun pemerintah tetap selektif membuka lowongan posisi untuk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, jumlah PNS hingga saat ini masih berlebih.

"Sekarang dikurangi outputnya dengan yang ada saat ini bakal disaring sambil pensiun, kalau langsung diberhentikan tidak bisa," kata Azwar Abubakar di kantor wakil presiden (wapres), Jakarta, Senin (11/2).

Dia mengatakan dalam lowongan CPNS juga tidak akan diakomodir pengangkatan honorer, oleh karena itu harus melalui lowongan dan ujian yang diberlakukan pada masing-masing kementerian dan dinas.

"Langkah yang akan dilakukan adalah yang diterima itu yang dibutuhkan," kata dia lagi.

Selain menyeleksi ketat lowongan cpns, lanjut Azwar, pihaknya akan memberikan pelatihan-pelatihan dan peningkatan kemampuan kompetensi dari segi Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan demikian, reformasi aparatur negara dapat terus berjalan.

http://www.beritasatu.com/nasional/96228-pemerintah-bakal-selektif-buka-lowongan-posisi-pns.html

Address

Bontang

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Forum Komunikasi Honorer Bontang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share