31/05/2026
Dino Patti Djalal diplomat senior Indonesia, mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat, Ketua Dewan Pembina Foreign Policy Community of Indonesia baru saja secara terbuka mengkritik Prabowo.
prabowo dinilai sudah kelewatan batas untuk mengadakan kunjungan keluar negeri.
Dan kritiknya sangat spesifik, sangat terukur, dan sangat sulit dibantah.
Ini faktanya yang paling mengejutkan:
Sejak dilantik sebagai presiden Prabowo menghabiskan sekitar satu dari setiap enam hari masa jabatannya untuk perjalanan ke luar negeri.
Satu dari enam hari.
Artinya hampir 17% dari total waktu kepresidenannya dihabiskan di luar negeri.
Dan setiap satu kunjungan presiden ke luar negeri biayanya bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Untuk tim pendahulu, penerbangan kepresidenan, pengamanan, akomodasi hotel, logistik, dan seluruh rombongan yang ikut.
Sementara di dalam negeri:
rupiah di Rp17.900.
Guru honorer dapat Rp250.000 per bulan.
Putusan MK soal pendidikan gratis diabaikan satu tahun penuh. Rakyat makan dari pinjol.
Dan ini yang paling menohok dari kritik Dino:
Substansi pertemuan bilateral pembicaraan serius antara dua kepala negara rata-rata hanya berlangsung satu sampai dua jam.
Sisanya? Seremonial.
Foto bersama.
Jamuan makan malam.
Pertunjukan budaya.
Prosesi protokoler yang panjang.
Untuk satu sampai dua jam pembicaraan substantif Indonesia mengeluarkan ratusan miliar rupiah dan presidennya tidak ada di dalam negeri selama berhari-hari.
Dan Dino memberikan contoh yang sangat konkret: Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum berkomunikasi dengan Trump beberapa kali melalui sambungan telepon tanpa perlu terbang ke Washington.
Hasilnya? Substansinya sama.
Dan ini tentang Menlu Sugiono yang paling perlu dipertanyakan:
Indonesia punya Menteri Luar Negeri.
Namanya Sugiono.
Jabatannya ada untuk menjalankan misi diplomatik itu memang tugasnya, bukan tugas presiden untuk setiap urusan bilateral.
Dino mengingatkan:
mantan Menlu Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, Retno Marsudi mereka semua kerap menjalankan misi diplomatik besar secara mandiri tanpa presiden harus ikut setiap saat.
Dan hasilnya tidak berbeda signifikan.
Jadi pertanyaannya sangat sederhana: untuk apa ada Menlu kalau setiap urusan diplomatik harus presiden yang pergi sendiri dengan rombongan ratusan orang dan biaya ratusan miliar?
Apakah Sugiono tidak dipercaya?
Apakah Sugiono tidak kompeten?
Atau Sugiono memang tidak diberi ruang untuk bekerja karena presidennya lebih s**a pergi sendiri?
Ini bukan cuma soal efisiensi.
Ini soal apakah sistem pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.
Dan ini yang paling pedas pola yang sudah terbentuk:
Prabowo ke Brasil pulang bawa instruksi Bahasa Portugis wajib di sekolah.
Tidak ada tindak lanjut sampai sekarang.
Prabowo ke Paris tiga kali dalam setahun pulang bawa instruksi Bahasa Prancis wajib di semua sekolah.
Tidak ada roadmap.
Tidak ada anggaran guru.
Prabowo ke mana pun pulang bawa janji investasi miliaran dolar yang sebagian besar tidak pernah terwujud dalam angka nyata masuk ke Indonesia.
Sementara biaya untuk pergi ke sana dan ke sini terus mengalir dari kas negara yang sama-sama kita tahu sedang dalam tekanan efisiensi.
Di satu sisi pemerintah memotong anggaran pendidikan, kesehatan, dan transfer daerah dengan alasan efisiensi.
Di sisi lain presiden terbang keliling dunia dengan frekuensi yang menurut diplomat seniornya sendiri "tidak lazim dan berada di luar batas kewajaran."
Dan ini solusi yang sudah Dino tawarkan sangat sederhana:
Gunakan video conference untuk pertemuan bilateral yang substansinya bisa dilakukan jarak jauh. Manfaatkan forum internasional untuk melakukan banyak pertemuan bilateral sekaligus dalam satu trip.
Dan percayakan misi teknis diplomatik kepada Menlu yang biaya perjalanannya jauh lebih kecil karena rombongannya jauh lebih kecil.
Bukan berarti presiden tidak boleh ke luar negeri.
Tapi satu dari enam hari itu bukan diplomasi aktif.
Itu gaya hidup keliling dunia yang dibiayai negara.
Indonesia sedang dalam tekanan ekonomi yang sangat nyata. Rupiah melemah.
Rakyat susah.
Anggaran dipotong di mana-mana dengan alasan efisiensi.
Tapi presiden menghabiskan 17% masa jabatannya di luar negeri dengan biaya ratusan miliar per kunjungan dan pulang membawa instruksi-instruksi yang tidak punya roadmap, tidak punya anggaran, dan tidak punya tindak lanjut yang terukur.
Dino Patti Djalal bukan politisi oposisi.
Dia adalah diplomat senior yang hidupnya dihabiskan untuk diplomasi Indonesia.
Kalau orang seperti dia yang bilang ini sudah tidak lazim maka ini memang sudah tidak lazim.
Dan Menlu Sugiono yang gajinya dibayar rakyat Indonesia untuk menjalankan diplomasi sudah saatnya diberi ruang untuk benar-benar bekerja.
Atau kalau memang tidak diberi ruang publik berhak tahu kenapa...
